media sosial

Instagram kok tidak mau di- refresh, Facebook tidak jalan, pesan di WhatsApp juga tidak masuk. Sebenarnya apa yang terjadi pada beberapa media sosial ini?

Baca Juga: Berkah Ramadhan Lazada #PuaSale 2019

Beberapa keluhan seperti kesulitan memperbarui halaman Facebook dan Instagram serta pesan yang tidak masuk melalui WhatsApp dialami oleh jutaan warga Indonesia. Ternyata, bukan jaringan internet yang melambat tetapi pemerintah yang memang sedang melakukan pembatasan. Sehubungan dengan aksi 22 Mei 2019 yang menyebar di beberapa titik di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk membatasi aktivitas di media sosial. Opsi ini dipilih untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan, seperti peredaran informasi palsu (hoax).

Awal Mula

Twitter, sebagai salah satu media sosial yang masih beroperasi dengan normal, menjadi sarana menyampaikan keresahan warga net. Para pengguna aplikasi WhatsApp, khususnya pengguna Indosat ramai-ramai berkeluh kesah ke customer care di Twitter. Mereka mengeluhkan sulitnya mengakses WhatsApp sejak pagi menjelang siang. Setelah itu, barulah muncul konferensi pers mengenai pembatas akses media sosial tersebut.

Baca Juga: Meningkatkan Antusiasme Pasar Melalui Instagram Stories yang Interaktif

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan bahwa pengguna tidak bisa mengirim dan menerima video dan foto untuk sementara waktu.

Mengenai pembatasan, Meneteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Wiranto menyampaikan belum dapat memastikan sampai kapan hal ini akan berlangsung.

Baca Juga: Pasar Uang dan Pasar Modal. Apa Saja Bedanya?

Sejumlah Solusi Bermunculan

Kemudian, warga Twitter mulai mengeluarkan cuitan berupa solusi untuk mengakses media sosial. Mereka menyarankan untuk menggunakan VPN hingga menginstall aplikasi Telegram. Namun, para pengguna internet harus berhati-hati karena beberapa dampak negatif mungkin muncul dari penggunaan VPN.

Keterbatasan akses media sosial terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran berita palsu yang bermunculan pasca Pemilu 2019 serta aksi 22 Mei 2019.